"Kasus tersebut menjadi perhatian kita untuk menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah perairan laut Indonesia dari ancaman negara lain, pemerintah harus tegas dalam hal ini," kata Moekhlas di Jakarta, Jumat (25/3).
Moekhlas menjelaskan, masalah Natuna yang diklaim bagian dari wilayah Laut Cina Selatan sebetulnya sudah diingatkan oleh Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto kepada Joko Widodo dalam debat capres 2014 lalu.
"Pak Prabowo sudah ingatkan Pak Jokowi pada debat capres lalu. Namun, pada waktu itu Pak Jokowi menganggap bahwa Natuna yang diklaim masuk ke dalam Laut Cina Selatan itu bukan urusan Indonesia melainkan urusan negara lain," jelasnya.
Karena itu, ia berharap dengan adanya kasus tersebut Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi bisa segera sadar, bahwa masalah klaim wilayah laut cina selatan yang ikut menyasar Natuna tersebut menjadi kepedulian bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya.
"Kami berharap Presiden bisa segera sadar. Membawa kasus ini ke Mahkamah Hukum Laut Internasional (International Tribunal For the Law of the Sea) sangat tepat,'' ujarnya.
Menurutnya, Cina dan dunia Internasional harus diyakinkan bahwa Natuna adalah wilayah teritori Indonesia. Apalagi dalam klaim Cina tentang traditional fishing zone di wilayah Natuna tidak ada dalam The United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS).
Selain itu, Moekhlas meminta pemerintah dapat segera memperkuat kemampuan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibawah komando Kepala Bakamla yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi yakni Laksamana Muda Arie Soedewo. Sehingga, Bakamla dapat bertindak cepat dan tegas serta di dukung oleh TNI AL dalam penegakan hukum, perlindungan, dan penyelamatan wilayah di laut Indonesia.
Fasilitas dan kapal kapal patroli milik Bakamla dan TNI AL juga harus diperkuat dalam menjaga wilayah laut Indonesia. Pemerintah harus menjaga kedaulatan NKRI dengan cara apapun.
''Jangan anggap remeh klaim wilayah negara lain atas wilayah negara kita. Dengan begitu keutuhan wilayah NKRI tak akan dicaplok lagi oleh negara lain," ucap Moekhlas yang juga pernah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) tersebut.