"Dana BUMN akan disia-siakan untuk fasilitasi proyek yang di satu pihak tidak berskala prioritas dan di lain pihak sangat dikhawatirkan akan mengalami kerugian," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GPN, Muhamad Adnan Rarasina, Selasa (2/2).
Dari sudut pandang pelayanan publik, penggunaan anggaran untuk pembangunan jalur kereta cepat dinilai sebagai kebijakan diskriminatif. Pasalnya, secara langsung pemerintah mempertontonkan pelayanan publik yang super prima di pulau Jawa, sementara di luar Jawa khususnya kawasan timur masih sangat jauh tertinggal.
Adnan menyebut, pemerintah seharusnya berpikir adil dan bijaksana dalam wawasan ke-Indonesiaan yang utuh ketika merancang suatu program pembangunan sarana dan prasarana transportasi di negeri ini.
Dia mengatakan, prasangka bahwa proyek tersebut menjadi pengumpulan 'pundi-pundi' persiapan agenda politik 2019 jadi tak terbantahkan. Adnan heran, Jokowi mengikuti setiap kemauan Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Siapa sebenarnya Rini Soemarno sampai Jokowi bertekuk lutut dan membebek tanpa reservarsi?" tanya Adnan.
"Siapa pula Sembilan Naga Merah yang mem-back up Rini sehingga begitu leluasa memutuskan proyek puluhan triliun rupiah tanpa aspek legal formal yang cukup dan kajian yang memadai."