Menurutnya, pada 2014 peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia masih 120. Kemudian pada tahun lalu mengalami peningkatan namun masih di deretan 109. Padahal, Malaysia saat ini sudah berada di peringkat 18 dan Thailand berada di peringkat 49.
"Malaysia sudah ranking 18. Kita masih 109. Malu enggak? Kok saya malu banget ya. Thailand sudah rangking 49, kita masih, saya ulangi lagi 109. Supaya ingat semua, saya ulang lagi 109. Malu enggak? Malu," ungkapnya saat membuka penyelenggaraan kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2/2016).
Karena itu, mantan wali kota Solo ini memberikan target kepada seluruh kementerian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar peringkat kemudahan berbisnis Indonesia dapat lebih baik. Tak tanggung-tanggung, Jokowi memberikan target peringkat kemudahan berbisnis di Tanah Air pada tahun ini bisa masuk ke peringkat 40.
"Kalau naiknya hanya dari 120 ke 109, berapa puluh tahun akan kita capai? Yang lain sudah tinggal landas. Saya mau (peringkat) 40 tahun ini," tegas dia.
Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus membagi pekerjaan agar target tersebut dapat tercapai. Dirinya di kemudian hari akan mengecek satu per satu kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah yang masih lelet dan belum bergerak.
"Gampang kalau saya. Kalau menteri masih lelet, saya ganti (pecat). Sayangnya saya enggak bisa ganti gubernur, bupati, wali kota. Kalau kita sudah masuk pertarungan itu dan tidak memenangkannya sudah kasihan rakyat, yang menderita nanti rakyat. Malaysia rangking 18 dan Singapura sudah rangking 1," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, indeks kemudahan bisnis Indonesia ada pada posisi rendah, termasuk untuk indeks bisnis UMKM jika dibandingkan dengan negara lain.
Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Dunia itu, tahun ini Indonesia menempati peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei. Sedangkan pada 2015, Indonesia berada di peringkat ke-120.
"Kami sedang rapat dengan Pak Franky (Kepala BKPM) dan Menteri Dalam Negeri untuk persiapan. Ranking kita terlalu buruk dikemudahan berbisnis. Kami harap dalam sebulan kami selesaikan, dan ini menyangkut pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyederhanakan," terangnya di Jakarta, Selasa (16/2/2016).