Disampaikan Ketua Indonesia Bureacracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika ketiga program itu yakni pengadaan uninterruptible power supply (UPS), alat cetak (printer) 3D dan pindai (scanner), serta pembelian lahan RS Sumber Waras.
Menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat perlu memeriksa secara mendalam dan seksama untuk mendapatkan motif dan peran Ahok. “Pada ketiga pengadaan tersebut,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Aktual.com, Jumat (29/1).
Karena, ujar dia, tak ada jaminan jika Ahok yang juga merupakan pelapor kasus UPS ke Bareskrim, tidak mengetahui proses kejadian dugaan tindak pidana korupsi pada ketiga kasus tersebut.
Sebab, kata dia, Ahok juga memiliki peran penting dalam melaksanakan APBD-P DKI. “Terkecuali pelapor tidak memiliki kepentingan dan tidak terkait sama sekali,” pungkas Nova.(ts/aktual)