Kritik tajam itu dilontarkan guru besar Universitas Indonesia (UI) Tamrin Tomagola, menyikapi kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK soal “liberalisasi” tanah.
“Liberalisasi tanah kian parah karna sistem administrasi yang amburadul. Orang yang sama dengan sejumlah KTP bisa kuasai beberapa lokasi secara masif. Akibatnya, ketimpangan akses atas tanah antara rakyat dengan korporasi kian menganga. Tanah rakyat dengan mudah direbut korporasi bersama negara,” tulis Tamrin di akun Twitter @tamrintomagola.
Menurut Tamrin, program “Dana Desa” akan menjadi mubazir jika tanah dan air, sebagai aset yang paling mendasar, direbut korporasi yang difasilitasi pemerintah. “Akibatnya: terjadi ketimpangan akses terhadap tanah dan air antara rakyat dgn korporasi. NKRI = Negara Korporasi RI,” tegas @tamrintomagola.
Secara khusus, sosiolog yang dikenal sebagai loyalis Jokowi ini, juga menyoal masalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. “Inilah, kalau tujuan menghalalkan cara-cara tak berizin,” tulis @tamrintomagola, mengomentari tulisan bertajuk “Pembangunan Kereta Cepat Berhenti Di Groundbreaking”.
Tak hanya itu, @tamrintomagola sempat menyebut “Nawacita kian jadi Dukacita Rakyat”. Komentar itu menanggapi tulisan bertajuk “Pemerintah Dituding Tak Berpihak Kepada Petani Garam”.(ts/intelijen)