Seperti dilansir dari republika Rizal mengungkapkan, selain tiga poin tersebut, pemerintah sebetulnya terus mendesak Freeport untuk melakukan divestasi dan peningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar wilayah kerja. Namun, selama ini, ia menilai Freeport selalu saja menolak menuruti permintaan negara seperti yang tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
"Selama ini Freeport menolak melakukan itu. Walaupun UU ada sejak 2009. Karena Freeport itu takut ketahuan bahwa selain emas dan copper (tembaga) ada juga rare material. Mungkin ada juga uranium," jelas Rizal usai mengahdiri acara di Gandaria City Mall, Ahad (13/12).
Rizal sempat pula menyinggung adanya pihak di dalam pemerintahan sendiri yang "keblinger" dan membela kepentingan Freeport termasuk soal perpanjangan kontrak. Padahal, menurut Rizal, seharusnya Freeport mau melaksanakan lima poin di atas baru pemerintah bisa mulai membicarakan perpanjangan kontrak.
"Berbeda dengan posisi yang sudah mau kasih perpanjangan, padahal ini belum dibahas keuntungan Indonesia belum diperjuangkan, belum dibahas sudah ada yang mau memperpanjang. Ini yang kami katakan sebagai keblinger dan nggak bener," kata Rizal.