Demikian dikatakan praktisi hukum Johnson Panjaitan menyikapi manuver JK dan keluarganya yang mengadakan pertemuan dengan pemilik Freeport, Jim Moffet alias Jim Bob.
“Yang terjadi sekarang ini, dikaitkan dengan wapres dan pertemuan keluarganya dengan pihak Freeport. Indonesia menghadapi keadaan yang jauh lebih buruk dari ketika Soeharto berkuasa,” ujarnya dalam perbincangan dengan RMOL (23/12).
Fenomena itu, menurut Johnson, menunjukkan Indonesia saat ini dikuasai satu dinasti keluarga dan kroninya yang dibantu kekuatan politik untuk menguasai kue ekonomi bernama Freeport.
Perbedaannya dengan rezim Soeharto, kue ekonomi dikuasai dengan cara yang lebih canggih, lebih konspiratif, lebih berdasarkan hukum dan konstruksi bisnis.
“Cara yang dilakukan (pertemuan kerabat JK dengan pemilik Freeport) cover-nya dipakai tidak otorialisme tapi formal. Gila kan kalau apa yang dilakukan dianggap sah secara hukum dan bisnis,” jelas Johnson.
Apalagi, JK sendiri tidak membantah kalau iparnya Aksa Mahmud dan Erwin Aksa bertemu dengan Jim Bob. Bagi JK hal itu wajar dalam konteks kedua iparnya itu pengusaha dan orang yang ditemui juga pengusaha.
Menurut Johnson, pihaknya menyesalkan manuver JK tersebut yang bermain di wilayah strategis. Sebab, Freeport adalah kekayaan tambang yang seharusnya untuk menyejahterakan rakyat terutama di Papua.
“Ini sangat berbahaya, konspirasi ini menginjak-injak konstitusi seperti yang dilakukan Soeharto, cuma wajahnya beda,” bebernya.
Yang perlu dicermati dalam manuver JK apakah ketika berada dalam posisi terjepit karena digempur dari berbagai penjuru, termasuk pembentukan Pansus Freeport, kekuatan militer digunakan. Meskipun, sejauh ini belum terlihat tanda-tanda militer dijadikan alat pemukul, dalam skandal Freeport baru intelijen yang dilibatkan.
Diketahui, Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin yang merekam pembicaraannya dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Muhammad Reza Chalid adalah mantan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN).
“Kekuasaan dipakai tidak saja untuk bisnis, tapi untuk menghantam lawan politik. Dan kekayaan alam yang seharusnya dinikmati rakyat Indonesia, untuk keluarga,” tegas Johnson.(ts/RMOL)