Ia menyebutkan jika dirinya tidak tahu menahu dengan kartu tersebut karena selama ini pemerintah pusat tidak melibatkan pemerintah daerah.
“Distribusinya kan dari pusat langsung. Pemerintah provinsi tidak tahu menahu. Selama ini di Bali belum ada yang bertanya karena memang kita sudah punya kartu Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM),” ujar Pastika di Denpasar, seperti dilansir republika, Senin (26/10).
Pastika juga sudah memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti realisasi program ini di Bali, terutama kepada Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Kartu Sakti terdiri dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Hal tersebut dilakukan untuk mencari tahu jika ada program serupa yang juga dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Mantan Kapolda Bali ini memberi contoh, jika pemerintah pusat sudah membagikan KIP, maka anggaran beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa miskin dari pemerintah provinsi yang mencapai Rp 140 miliar per tahun bisa dialihkan untuk lainnya.
“Dana sebesar itu kan bisa kita alihkan untuk pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya.
Presiden Jokowi Agustus lalu membagikan 2.364 kartu sakti kepada warga dan pelajar di Desa Tulikup, Kabupaten Gianyar. Kartu sakti itu terdiri atas 1.565 KIS, 375 KKS, 393 KIP, dan 31 Kartu Asistensi Sosial untuk Penderita Distabilitas Berat (ASPDP).