Anggota Komisi VIII DPR itu menilai sebagai lembaga yang menaungi beberapa ormas Islam, MUI harus menjadikan kasus kekerasan anak dalam masalah yang penting untuk diperhatikan.
"Ini saya menggugat juga keberadaan MUI ketika mengeluarkan fatwa itu tolong diingatkan kembali tentang anak-anak yang menjadi korban," kata Maman di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/6/2015).
Menurutnya, dalam masalah kekerasan terhadap anak, MUI harus menaruh perhatian khusus. Karena kasus kekerasan terhadap anak yang berujung kematian bukan terjadi kepada Angeline saja.
Maman mengatakan, MUI bisa saja mengeluarkan fatwa yang melarang kekerasan terhadap anak. Sebab, jika fatwa itu ada maka setidaknya ada efek yang akan terjadi khususnya pencegahan di masyarakat.
"Kalau ada komisi perlindungan anak ada di MUI seharusnya dia mencegah fatwa sesat dan sebagai. Karena dengan fatwa itu mendorong orang melakukan kekerasan dan yang menjadi korban adalah anak-anak mereka. Kita sebagai WN apapun agama, aliran harus kita hormati," katanya.
Atas dasari itu, DPR meminta kepada pemerintah dan semua pihak menjadikan kasus Angeline sebagai momentum untuk kembali membuat regulasi yang bisa melindungi anak secara utuh.
"Jadi tolong kasus Angeline terus menjadi momentum kita melihat persoalan anak secara keseluruhan. Bukan hanya angeline," katanya. [mes]