SujaNEWS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sering mengeluarkan pernyataan kontroversial menyinggung banyak pihak. Pernyataan-pernyataan kontroversial Ahok itu tidak lain ditujukan untuk mengalihkan kasus atau isu negatif yang menimpa Presiden Joko Widodo.
Pernyataan itu disampaikan pengamat politik Muhammad Huda dalam keterangannya kepada intelijen (28/04). “Jokowi dan Ahok itu sahabat. Makanya saat Jokowi disorot, Ahok mengeluarkan pernyataan gila seperti lokalisasi prostitusi, sertifikasi PSK,” tegas Huda.
Tak hanya itu, kata Huda, Ahok melempar pernyataan kontroversi agar rakyat tidak mengawasi kinerjanya seperti menyelesaikan macet maupun banjir Jakarta. “Ahok itu suka melempar wacana menyelesaikan banjir dan macet, tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya. Makanya ia lempar lokalisasi prostitusi dan lain sebagainya,” papar Huda.
Menurut Huda, masyarakat harus lihat kebijakan Ahok yang memberi izin reklamasi Pantai Pantai Utara, Pluit, Jakarta kepada Podomoro Group. “Padahal reklamasi ini akan merusak lingkungan, dan ini harus diawasi karena ada permainan besar dalam proyek ini termasuk melibatkan Ahok,” jelas Huda.
Kata Huda, reklamasi itu melanggar UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 122/2012 tentang Reklamasi Pantai. “Kebijakan ini ke depan akan punya dampak langsung terhadap kehidupan warga DKI Jakarta,” jelas Huda.
Huda menyatakan, Ahok dalam prakteknya tidak benar-benar bersih dari kasus korupsi dan nepotisme, sebagaimana yang dicitrakan selama ini. “Lihat saja proyek revitalisasi Kota Tua Jakarta, yang memegang adik Ahok,” pungkas Huda.
Pernyataan itu disampaikan pengamat politik Muhammad Huda dalam keterangannya kepada intelijen (28/04). “Jokowi dan Ahok itu sahabat. Makanya saat Jokowi disorot, Ahok mengeluarkan pernyataan gila seperti lokalisasi prostitusi, sertifikasi PSK,” tegas Huda.
Tak hanya itu, kata Huda, Ahok melempar pernyataan kontroversi agar rakyat tidak mengawasi kinerjanya seperti menyelesaikan macet maupun banjir Jakarta. “Ahok itu suka melempar wacana menyelesaikan banjir dan macet, tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya. Makanya ia lempar lokalisasi prostitusi dan lain sebagainya,” papar Huda.
Menurut Huda, masyarakat harus lihat kebijakan Ahok yang memberi izin reklamasi Pantai Pantai Utara, Pluit, Jakarta kepada Podomoro Group. “Padahal reklamasi ini akan merusak lingkungan, dan ini harus diawasi karena ada permainan besar dalam proyek ini termasuk melibatkan Ahok,” jelas Huda.
Kata Huda, reklamasi itu melanggar UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 122/2012 tentang Reklamasi Pantai. “Kebijakan ini ke depan akan punya dampak langsung terhadap kehidupan warga DKI Jakarta,” jelas Huda.
Huda menyatakan, Ahok dalam prakteknya tidak benar-benar bersih dari kasus korupsi dan nepotisme, sebagaimana yang dicitrakan selama ini. “Lihat saja proyek revitalisasi Kota Tua Jakarta, yang memegang adik Ahok,” pungkas Huda.