Sebanyak 274 suara mendukung langkah awal pengakuan Inggris terhadap Palestina, mengalahkan 12 suara yang menolak.
Dalam pernyataan tak mengikat, parlemen Inggris mengatakan pemerintah Inggris mengakui negara Palestina bersama dengan negara Israel sebagai kontribusi untuk mengamankan solusi yang ditawarkan kepada kedua negara itu.
Namun Inggris tidak menggolongkan 'Palestina' sebagai sebuah negara, tetapi mengatakan itu bisa dilakukan kapan saja jika mereka yakin itu akan membantu upaya perdamaian antara Palestina dan Israel.
Menteri-menteri di pemerintahan diberitahu untuk abstain dan suara tidak mengikat itu tidak akan memaksa Inggris untuk mengakui negara Palestina.
Hampir 50 anggota parlemen hadir untuk mendengar anggota Partai Buruh yang pro-Palestina, Grahame Morris, membuka perdebatan yang berlangsung selama empat jam. Dikatakan Morris, rapat ini merupakan kesempatan bagi Inggris untuk menebus kesalahan di masa lalu.
Mantan Menteri Luar Negeri dari Partai Buruh, Jack Straw, berhasil menyuarakan amandemen naskah yang menyatakan pengakuan negara harus disepakati sebagai 'kontribusi' bagi solusi dua negara yang bertikai.
Dia mengatakan Israel memiliki hak veto terhadap pendirian negara Palestina. Sementara Palestina, tidak hak veto atas berdirinya negara Israel.
Perdebatan berjalan alot setelah Mantan Sekretaris Negara dari Partai Konservatif, Malcolm Rifkind mengatakan tidak mungkin bagi Inggris mengakui negara yang tidak memiliki batas, angkatan bersenjata atau sebuah pemerintahan.
Dan Palestina, saat ini hanya memiliki dua pemerintahan administratif dan tidak memenuhi syarat mendapat pengakuan.
Dia juga memperingatkan Inggris juga pernah tidak mengaku Israel hingga tahun 1950 yang saat itu tidak memiliki batas negara dan pemerintahan.
Seorang pendukung Israel terkemuka Guto Bebb menyimpulkan pilihan politik tersebut menunjukkan bahwa terlepas dari suara mayoritas wakil rakyat, posisi Pemerintah Inggris tidak akan berubah dan opini internasional tidak akan terpengaruh oleh perdebatan beberapa anggota parlemen di Inggris.
Dia menyarankan rekan-rekan di Partai Konservatif harus menjauhi pilihan tersebut, sementara Partai Buruh telah menjadikan ruang gedung parlemen sebagai forum kebijakan mereka sendiri.
Sebelumnya, Menteri Urusan Timur Tengah Tobias Ellwood telah mengatakan harapan Inggris untuk melihat Palestina berdiri secara layak berdampingan dengan Israel.