Di sisi lain, peresmian kantor transisi menuai kritik dari sejumlah pihak. Setidaknya, muncul tiga kontroversi kantor transisi.
Dinilai Mendahului MK
Peresmian kantor transisi dinilai telah mendahului Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, saat ini MK baru menggelar sidang perdana gugatan pemilihan presiden (Pilpres) yang diajukan oleh kubu Prabowo – Hatta.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie menyatakan, pemenang Pilpres 2014 belum resmi kendati Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara pada 22 Juli lalu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menambahkan, pemenang resmi Pilpres 2014 masih menunggu keputusan MK.
“Para pemenang (Pilpres 2014) belum ada sekarang, kalau sudah diputuskan oleh MK baru final,” kata Jimly dalam jumpa pers di Kantor DKPP, Senin (4/8/2014).
“Pemenang bisa saja berubah, yang kalah bisa saja menang, jadi tergantung keputusan MK,” tambahnya.
Senada dengan pernyataan Jimly, karena pemenangPilpres belum ada, maka membentuk kantor transisi yang mempersiapkan transisi pemerintahan adalah hal yang terburu-buru dan belum waktunya.
Ketua Kantor Transisi Pernah Diperiksa MK
Jokowi memilih Rini Mariani Soemarno sebagai kepala staf kantor transisi. Sosok Rini Soemarno dinilai kontroversial karena pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tujuh jam pada tahun 2013, terkait penyelidikan KPK soal Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Ketika diminta konfirmasi keterkaitan Rini dengan kasus BLBI, Jokowi sempat geram kepada wartawan.
“Dikit-dikit diduga (terlibat BLBI). Diduga apa? Kalau sudah ketangkap itu baru. Kalau cuma diduga-duga saya juga bisa,” kata Jokowi kepada awak media di Balaikota, Selasa (5/8/2014).
Jokowi mengaku telah mengetahui rekam jejak Rini. Ia menilai Rini adalah orang baik dan dirinya yakin Rini tidak terkait kasus BLBI.
Rini sendiri, sewaktu ditanya oleh wartawan usai pemeriksaan dirinya oleh KPK, ia enggan berkomentar. “Saya dimintai keterangan sebagai anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), sisanya tanya KPK saja,” katanya.
Dinilai Mengelabui Rakyat
Terkait dengan belum ditetapkannya pemenang resmi Pilpres 2014, pembentukan rumah transisi dan penyusunan rencana kabinet dinilai mengelabui rakyat.
“Ketika itu disusun jangan sampai mengelabui publik, jangan seolah-olah karena sudah pasti sebagai pasangan terpilih, yang saya sayangkan klaim sebagai presiden terpilih,” kata Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahuddin, Selasa (5/8/2014). (Siyasa/beritapopuler.com)